Latihan Soal PKN kelas 12 3
1. Hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan
hukum, merupakan hubungan HAM dengan Pancasila, terutama sila ....
a. Ketuhanan yang Maha Esa
b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab
c. Persatuan Indonesia
d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia
2. Ketentuan dalam Undang-Undang No. 26
Tahun 2000 mengatur tentang ....
a. Korban dan Saksi dalam Pelanggaran
HAk Asasi Manusia yang Berat
b. Pengadilan Hak Asasi Manusia
c. Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi
terhadap Korban Pelangggaran Hak Asasi Manusia Berat
d. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
e. Kebebasan Berserikat dan
Perlindungan untuk Berorganisasi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2002 mengatur tentang ....
a. Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi
terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
b. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
c. Kebebasan Berserikat dan
perlindungan untuk Berorganisasi
d. Korban dan Saksi dalam Pelanggaran
Hak Asasi Manusia yang Berat
e. Tata Cara Perlindungan terhadap
korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM berat
4. Realisasi nilai-nilai instrumental
suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari disebut ...
a. Nilai praksis
b. Nilai ideal
c. Nilai sosial
d. Nilai praktis
e. Nilai sistem
5. Tenggang rasa kepada orang lain,
merupakan pengamalan Pancasila terutama sila ....
a.
Ketuhanan yang Maha Esa
b.
Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
c.
Persatuan Indonesia
d.
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Himat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
e.
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
6. Menjaga hubungan baik antarkomponen
bangsa, merupakan pengamalan Pancasila terutama ....
a.
Ketuhanan yang Maha Esa
b.
Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
c.
Persatuan Indonesia
d.
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Himat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
e.
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
7. Nilai-nilai dasar yang bersifat
unviersal disebut ....
a. Nilai praksis
b. Nilai ideal
c. Nilai sosial
d. Nilai praktis
e. Nilai sistem
8. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2012 berisi tentang ....
a. Hak Asasi Manusia di Indonesia
b. Pelanggaran HAM
c. Pembentukan Komnas HAM
d. Sistem Peradilan Anak
e. Sistem Peradilan Nasional
9. Convention on the Elemination of Racial Dicrimination, telah diratifikasi dengan
Undang-Undang RI nomor ....
a. 83 Tahun 1998
b. 29 Tahun 1999
c. 5
Tahun 1998
d. 12 Tahun 2005
e. 11 Tahun 2005
10. Penahanan untuk pemeriksaan dalam
sidang di Pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama ... hari
a. 50
b. 70
c. 80
d. 90
e. 120
11. Masa keanggotaan anggota Komnas HAM
adalah .... tahun
a. 3
b. 5
c. 8
d. 10
e. 12
12. Konvensi Internaasional terhadap
Anti Apartheid dalam olahraga telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor
...
a. 48 Tahun 1998
b. 29 Tahun 1999
c. 5 Tahun 1998
d. 12 Tahun 2005
e. 11 Tahun 2005
13. Proses penuntutuan perkara
pelanggaran HAM berat dilakukan oleh ...
a. Kapolri
b. Advokat
c. Hakim
d. Jaksa Agung
e. Kepala Lapas
14. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor... Tahun 2000
a. 23
b. 24
c. 25
d. 26
e. 27
15. Bank sentral Republik Indonesia
adalah Bank ...
a. Indonesia
b. Mandiri
c. BCA
d. BNI
e. Niaga
16. Tujuan utama Bank Indonesia adalah
....
a. Mencetak uang rupiah
b. Mengawasi peredaran uang
c. Mencapai dan memelihara kestabilan
nilai rupiah
d. Menjaga nilai tukar rupiah tetap
tinggi
e. Menahan laju inflasi
17. Lembaga negara yang bertugas untuk
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah ....
a. DPA
b. KPK
c. MPR
d. BPK
e. DPR
18. Di bawah ini merupakan sumber
keuangan negara Republik Indonesia, kecuali ...
a. Pajak
b. Retribusi
c. Denda dan sita
d. Pinjaman
e. Hasil korupsi
19. Indonesia mempunyai potensi keuangan
yang ....
a. Kecil
b. Sedang
c. Berat
d. Besar
e. Terbuka
20. Lembaga negara yang berwewenang
menyetujui RAPBN yang diajukan preisden adalah ....
a. MPR
b. DPR
c. DPRD
d. BPK
e. Mahkamah Agung
21. Bank yang mempunyai wewenang
mengatur, mengawasi, dan mengenakan sanksi kepada bank adalah ....
a. Bank BCA
b. Bank BNI
c. Bank Niaga
d. Bank Mandiri
e. Bank Sentral
22. Kewenangan dalam mengeluarkan dan mengedarkan
uang, termasuk dalam bidang ...
a. Sosial
b. Hukum
c. Budaya
d. Pemerintahan
e. Moneter
23. Pajak kepada negara merupakan jenis
pungutan yang bersifat ...
a. Mengikat
b. Memaksa
c. Tidak Mengikat
d. Tidak Memaksa
e. Bebas
24. Pernyataan berikut ini menunjukkan
proses peradilan kriminal, kecuali ...
a. Penyelidikan
b. Penyidikan
c. Penuntutan
d. Pemeriksaan
e. Pengembalian nama baik
25. Mengadili perkara pidana dan perdata
pada tingkat banding adalah tugas ....
a. Pengadilan Negeri
b. Pengadilan Tinggi
c. Pengadilan Agama
d. Pengadilan Militer
e. Pengadilan Militer Tinggi
26. Penentuan pembagian harta
peninggalan merupakan wewenang pengadilan agama di bidang ....
a. Hibah
b. Wakaf
c. Wasiat
d. Perkawinan
e. Warisan
27. Alat kelengkapan lembaga peradilan
di Indonesia yang diatur UU No. 16 Tahun 2004 adalah ....
a. Mahkamah Agung
b. Mahkamah Konstitusi
c. Kepolisian
d. Kehakiman
e. Kejaksaan
28. Hakim anggota dalam pengadilan
militer utama paling rendah berpangkat ...
a. Kolonel
b. Mayor
c. Kapten
d. Letnan kolonel
e. Brigadier Jenderal
29. Salah satu kewenangan pengadilan
militer pertempuran adalah ....
a. Memeriksa dan memutuskan pada tingka
pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit yang pangkatnya kapten
ke bawah
b. Memeriksa dan memutuskan perkara
pidana yang terdakwanya lebih dari satu orang yang profesinya militer dan
terdakwa lainnya orang sipil
c. Memutuskan pada tingkat pertama dan
terakhir sengketa kewenangan mengadili antarpengadilan militer
d. Memeriksa dan memutuskan pada
tingkat banding perkara pidana dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata
e. Memeriksa dan memutuskan pada
tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang telah dilakukan oleh seorang
prajurit di daerah pertempuran
30. Hukum penjara termasuk hukum ......
a. Administrasi
b. Acara
c. Pidana
d. Satu Golongan
e. Seumur Hidup
Kunci jawaban (Download)
0 komentar:
Posting Komentar