Latihan Soal PKN kelas 12 2
Kali ini kami akan membagikan soal latihan kelas 12 semester 1 bab 2 yg akan saya beri juga kunci jawabannya langsung saja :
1. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 58 Tahun 2005 mengatur tentang ...
a. Pengelolaan Keuangan Daerah
b. Badan Pemeriksa Keuangan
c. Sumber Keuangan Daerah
d. Perbendaharaan Negara
e. Keuangan Negara
2. Berdasarkan UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa
untuk keperluan negara diatur dengan ....
a. Kepres
b. Ketetapan MPR
c. Pancasila
d. Undang-Undang
e. Proklamasi
3. Sumber utama keuangan Republik
Indonesia, adalah ...
a. Pajak
b. Retribusi
c. Keuntungan BUMN/BUMD
d. Denda dan sita
e. Pencetakan uang
4. Menurut Pasal 23E UUD 1945 Lembaga
negara yang memiliki fungsi berkaitan dengan fungsi berkaitan dengan fungsi
pengawasan, berkenaan dengan pengelolaan keuangan negara adalah ....
a. Dewan Perwakilan Rakyat
b. Dewan Perwakilan Daerah
c. Mahkamah Agung
d. Mahkamah Konstitusi
e. Badan Pemeriksa Keuangan
5. Menurut Pasal 6 ayat (1) UUD 1945
selaku pemegang kekuasaan keuangan adalah ...
a. MPR
b. Presiden
c. DPR
d. Menteri keuangan
e. Wakil Presiden
6. Presiden mendelegasikan kekuasaan
dalam pengelolaan keuangan negara ini kepada ...
a. DPR
b. MPR
c. Menteri Keuangan
d. Wakil Presiden
e. Kepala Daerah
7. Rancangan anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (RAPBN) disusun setiap ... tahun
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
8. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2004 mengatur tentang ....
a. Keuangan Negara
b. Pengelolaan Keuangan Negara
c. Badan Pemeriksa Keuangan
d. Sumber Keuangan Negara
e. Perbendaharaan Negara
9. Rancangan Undang-Undang anggaran
pendapatan dan belanja negara diajukan oleh ....
a. DPR
b. MPR
c. DPD
d. Presiden
e. Menteri Keuangan
10. Undang-Undang Republik Indonesia No.
17 Tahun 2003 mengatur tentang ...
a. Badan Pemeriksa Keuangan
b. Sumber Keuangan Daerah
c. Perbendaharaan Negara
d. Keuangan Negara
e. Pengelolaan Keuangan Negara
11. Lembaga negara yang bertugas untuk
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, adalah ...
a. DPA
b. Kementerian keuangan
c. Bank Indonesia
d. DPR
e. BPK
12. Badan Pemeriksa Keuangan
berkedudukan di ....
a. Ibu kota negara
b. Ibu kota provinsi
c. Setiap provinsi
d. Kabupaten
e. Setiap kota
13. Undang-Undang Republik Indonesia No.
15 Tahun 2006 mengatur tentang ...
a. Badan Pemeriksa Keuangan
b. Sumber Keuangan Daerah
c. Perbendaharaan Negara
d. Keuangan Negara
e. Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Salah satu tugas pengadilan negeri
adalah ....
a. Melakukan pengawasan terhadap
jalannya peradilan
b. Menyatakan tidak sah semua peraturan
perundang-undangan
c. Melakukan pengawasan terhadap
penasihat hukum dan notaris
d. Memeriksa dan memutuskan perkara
perdata dan pidana tingkat pertama
e. Memberikan pertimbangan dalam bidang
hukum kepada lembaga negara lainnya
15. Pengadilan tinggi atau disebut juga
pengadilan banding yang terdapat di setiap ibu kota provinsi adalah pengadilan
....
a. Militer
b. Agama
c. Negeri
d. Tata usaha negara
e. Tinggi
16. Pengadilan tingkat pertama yang
terdapat di setiap ibu kota kabupaten adalah pengadilan ...
a. Militer
b. Agama
c. Negeri
d. Tata usaha negara
e. Tinggi
17. Gugatan perceraian bagi umat Islam
diajukan ke pengadilan di lingkungan peradilan ....
a. Tata usaha negara
b. Khusus
c. Militer
d. Umum
e. Agama
18. Alat kelengkapan lembaga peradilan
di Indonesia yang pembentukannya berdasarkan UU No.31 Tahun 1997 adalah ....
a. Mahkamah Agung
b. Mahkamah Konstitusi
c. Kepolisian
d. Kehakiman
e. Peradilan militer
19. Pengadilan tinggi tata usaha negara
merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan daerah hukumnya
meliputi wilayah ....
a. Ibu kota negara
b. Provinsi
c. Kabupaten
d. Kota
e. Kecamatan
20. Lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman
di lingkungan peradilan umum adalah ....
a. Pengadilan militer tinggi dan
pengadilan tata usaha negara
b. Pengadilan militer dan pengadilan
militer tinggi
c. Pengadilan tinggi dan pengadilan
agama
d. Pengadilan negeri dan pengadilan
agama
e. Pengadilan negeri dan pengadilan
tinggi
21. Proses peradilan tidak boleh
ditunda-tunda, menunjukkan asas peradilan nasional, yaitu ....
a. Cepat
b. Bebas
c. Rahasia
d. Sederhana
e. Biaya murah
22. Menguji secaara material peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang adalah wewenang ....
a. Pengadilan Negeri
b. Pengadilan Tinggi
c. Mahkamah Agung
d. Mahkamah Konstitusi
e. Komisi Yudisial
23. Menjaga supaya peradilan
dilaksanakan dengan seksama dan sewajarnya adalah kewajiban ....
a. Ketua pengadilan tinggi
b. Ketua pengadilan negeri
c. Ketua pengadilan agama
d. Ketua pengadilan Agung
e. Ketua pengadilan Konstitusi
24. Berikut ini merupakan kewenangan
pengadilan agama di bidang kewarisan, kecuali ....
a. Penentuan ahli waris
b. Melaksanakan perkawinan
c. Penentuan harta peninggalan
d. Penentuan bagian hak waris
e. Melaksanakan pembagian harta peninggalan
25. Pejabat yang diberi wewenang oleh
undang-undang untuk bertindak dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap adalah ....
a. Jaksa
b. Hakim
c. Penyidik
d. Penyelidik
e. Penasihat hukum
Kunci Jawaban (Download)
0 komentar:
Posting Komentar